PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI

ABSTRAK Kebutuhan akan modal baik untuk kegiatan produksi, pengembangan usaha,inovasi usaha dan lain-lainnya membuat perusahan-perusahaan swasta memutar otak lebih keras untuk mendapatkan dana tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui Pasar Modal, yang diperutukkan untuk mempertemukan para pencari dana dengan pemilik dana lebih atau disebut juga investor. Kunci Utama yang harus dipegang oleh pencari dana atau emiten ketika ingin mengadu nasib di pasar modal adalah Prinsip Transparansi. Prinsip ini adalah satu keharusan mutlak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prinsip ini menjadi pondasi dasar bagi seluruh kegiatan di Pasar Modal, termasuk dalam Penawaran Umum Obligasi. Yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah; bagaimana penerapan dan pentingnya penerapan Prinsip transparansi tersebut dalam Penawaran Umum Obligasi? Siapa saja pihak yang berkepentingan untuk mewujudkannya? Dan bagaimana pertanggungjawaban perdata para pihak dalam mewujudkannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dalam mencari hasilnya. Hasil dari penelitian ini adalah; penerapan Prinsip Transparansi terdapat di setiap aspek proses penawaran umum obligasi,sejak dari analisis kebutuhan dana yang dibutuhkan calon penerbit obligasi, hinggaPublic Expose, dan Due Dilligence Meeting dengan calon investor, diikuti oleh tahap penerbitan obligasi dan pembayaran dana atas pembelian obligasi serta tahap settlement akhir tak luput dari tuntutan akan pengungkapan keterbukaan yang menjadi realisasi penerapan prinsip ini. Penerapan prinsip transparansi sangat penting untuk diterapkan dalam penawaran umum obligasi untuk melindungi investor beserta haknya untuk mendapatkan informasi, juga berguna bagi perusahaan karena merupakan salah satu indikasi yang menjadi tolak ukur suatu perusahaan yang sehat, pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkannya adalah semua pihak yang berkecimpung dalam penawaran umum obligasi,Bentuk tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam penawaran umum obligasi dalam hal mewujudkan prinsip keterbukaan didasarkan kepada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip Transparansi haruslah diterapkan di setiap rangkaian tahap penawaran umum obligsi oleh setiap pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut, dan setiap pihak yang melanggar ketentuan prinsip transparansi harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku