KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 070 SK/X/2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM KEPADA MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 070 SK/X/2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM KEPADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Gusri Heriyanti, 1310111218, Fak Hukum Unand, 89 Halaman, Tahun 2017) ABSTRAK Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh yang merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung dalam No: KMA/070/SK/X/2004.Berdasarkan hal itu, perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:(1) Apa latar belakang pelimpahan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh ?,(2) Bagaimana pelaksanaan pelimpahan kewenangan bidang jinayah dan penyelesainnya di Mahkmah Syar’iyah ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data utama berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, baik berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur bahan hukum lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen, dirumuskan hasil penelitian bahwa : pertama, latar belakang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh merupakan amanat dari Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam bahwasanya Mahkamah Syar’iyah diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah, Muamalah dan Jinayat. Selain itu juga didasari atas lahirnya qanun mengenai maisir, khamar dan khalwat. Kewenangan tersebut menjadi dualisme dengan kewenangan Peradilan Umum terutama mengenai Muamalah dan Jinayah. Lahirnya keputusan ini mempertegas kembali kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Kedua, Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah dilakukan dengan ditetapkannya keputusan bersama antara Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi NAD, disertai dengan berita acara serah terima dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD, serta dilengkapi dengan naskah peresmian. Pemberlakuan syariat Islam, dalam pelaksanaanya diberikan otoritas oleh undang-undang untuk menyusun dan memberlakukan syariat Islam dengan dibentuknya Dinas Syariat Islam sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan implementasi dan pengawasan di lapangan dibentuklah satuan petugas Wilayatul Hisbah. Penyelesaian perkara jinayah oleh Mahkamah Syar’iyah dilakukan dengan berlandaskan pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat