PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TIDAK DITERBITKANNYA WARKAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG YANG BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK Perlindungan konsumen diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum yang dibutuhkan konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya serta menuntut hak-hak yang sepatutnya diperolehnya, hal ini sebagai benteng maupun jaminan kepastian hukum atas kesewenang-wenangan yang akan terjadi dikemudian hari. Atas dasar tersebut pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional harus mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan pengurusan sertifikat bidang tanah yang dimikinya. Namun pada prakteknya konsumen seringkali mengalami kendala dalam pengurusan serifikat tanah yang dimilikinya atas tidak diterbitkannya warkah yang merupakan dokumen alat pembuktian data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimilikinya, sedangkan warkah tersebut merupakan kunci terhadap dasar pendaftaran tanah yang dimiliki konsumen tersebut. Untuk itu atas permasalahan ini dibutuhkan perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen sebagaimana diatur oleh Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga diatur oleh Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria. Dengan adanya bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen atas tidak diterbitkannya dokumen warkah maka konsumen dapat menyelesaikan sengketanya melalui proses pengadilan atau diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketanya konsumen dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mengajukan gugatan. Adapun pada proses penyelesaian sengketa permasalahan konsumen tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menyelesaikan dengan cara konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase yang didasari oleh kesepakatan yang dilakukan konsumen dengan yang berperkara. Selain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, proses penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan cara menerima pengaduan dari pihak yang bersengketa dan melakukan penelitian serta pengumpulan data, pencegahan mutasi, melakukan pelayanan musyawarah hingga pencabutan atau pembatalan surat keputusan tata usaha Negara dibidang pertanahan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum maupun administrasi dalam penerbitan sertifikatnya. Oleh karena itu sangat diperlukannya kepastian perlindungan hukum kepada konsumen dalam proses penyesesaian sengketa perkaranya