KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga negara baru dalam sistem dan struktur ketatanegaraan merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara sebagai tuntutan reformasi dan sebagai upaya dalam mendorong terwujudnya negara yang demokrasi, hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Perkembangan tersebut sekaligus berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk dan fungsi lembaga negara. Kemudian lahir lembaga-lembaga negara baru yang biasa disebut lembaga negara independen. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan salah satu lembaga negara independen yang fungsi utamanya mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan sebagai regulator penyiaran di Indonesia. Berperan mewadahi aspirasi, mewakili masyarakat dalam rangka memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang, didasari oleh penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh badan yang bebas dari intervensi pemodal dan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan dua permasalahan yaitu pertama Bagaimana Kedudukan dan Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Kedua adalah Bagaimana Kewenangan dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukan adanya check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kewenangan KPI terbatas karena harus berbagi peran dan benturan kepentingan dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengakibatkan independensi KPI belum sepenuhnya dapat berjalan. Serta perlunya memperkuat wewenang agar KPI menjadi independen dalam pelaksanaanya dan meningkatkan efektifitas bagi KPI