Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi

ABSTRAK Anissa Safira Hidayat. 1210832026. Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi. Pembimbing I Dr. Aidinil Zetra, MA. Pembimbing II Dewi Anggraini S.IP, M.Si . Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan pelacuran, ditemui dua lokalisasi pelacuran di Kota Jambi, yaitu Payosigadung (pucuk) dan Langit Biru. Dikarenakan perlu dibentuknya peraturan daerah untuk mengatasi hal tersebut, maka walikota Jambi dengan persetujuan bersama DPRD Kota Jambi memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Penutupan lokalisasi pelacuran pada tanggal 13 Oktober 2014 merupakan langkah awal yang ditempuh Pemerintah Kota Jambi untuk memberantas pelacuran. Walaupun lokalisasi sudah resmi ditutup dan para PSK serta mucikari diberikan kompensasi untuk modal, ternyata masih ada sejumlah PSKyang menawarkan diri kepada pengunjungdi dua lokalisasi tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi serta masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi perda. Teori yang digunakan ialah teori implementasi Merilee S. Grindle. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan public yaitu isi kebijakan dan ligkungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Pebuatan Asusila sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan kepentingan kelompok semata-mata untuk memberantas pelacuran di Kota Jambi, pemerintah memiliki target untuk memberantas pelacuran, selain itu letak pengambilan keputusan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik penguasa juga sangat tepat serta daya tanggap para implementor yang sangat baik. Namun implementasi belum maksimal karena memiliki beberapa masalah seperti masih adanya kebocoran informasi saat razia, sosialisasi yang kurang, untuk memanfaatkan lokalisasi menjadi Islamic Center pemerintah belum memiliki dana, para penegak perda tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan kasus pelacuran ke pengadilan, serta pengelolaan sumber daya finansial yang tidak tepat sasaran. Kata kunci : Implementasi, Pelacuran, Lokalisasi, Jamb