SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA PT ARPEC DENGAN RANG TUO DAMRI DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1485/K/PDT/2014)

ABSTRAK Hak milik atau hak privat adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak milik dapat terjadi melalui 2 (dua) cara yaitu menurut hukum adat yang di atur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang. Terkadang dalam memperoleh status kepemilikan atas tanah tersebut terdapat sengketa di dalamnya. Penyebab Sengketa itu adalah karena adanya tanah yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam sertifikat sehingga menimbulkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendapat para ahli. Sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Ada beberapa teori dan pepatah adat yang melidungi kepemilikan atas tanah pemilik sertifikat tersebut yaitu perlindungan hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlindungan hukum menurut pepatah Minang “Kabau Tagak Kubangan Tingga”, perlindungan hukum menurut teori Hukum Responsif, perlindungan hukum menurut teori Hak Milik Atas Benda. Upaya yang di lakukan untuk menyelesaikan persengketaan tanah antara pihak PT Arpec dengan Rang Tuo Damri di Kinali, Kabupaten Pasaman Barat tersebut para pihak melakukan jalur litigasi dimana di mulai dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat memenangkan pihak Rang Tuo Damri, mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi memenangkan kembali pihak Rang Tuo Damri, sampai kepada Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan mendapatkan hasil bahwasanya di terimanya Kasasi PT Arpec dan menolak Gugatan dari Para Penggugat. Setelah mendapatkan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) di laksanakannyalah eksekusi dimana eksekusi adalah tindakan paksa yang di lakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Namun Eksekusi tidak dapat di jalankan (Noneksekutabel) karena Putusan bersifat dekalarator ialah putusan yang hanya sekedar pernyataan