PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Lembaga pemasyarakatan secara ideal mengandung makna, berperan “memasyarakatan kembali” para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum norma-norma yang dianut masyarakat. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, secara befikir serta perilaku, proses intraksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Anak didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga pemasyaraatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2). Apa kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan hak anak dididik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan Pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan khusus anak klas II Tanjung pati dilakukan dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan. Hasil peneitian memperlihatkan bahwa 1). Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yang memfokuskan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan kedalam dua jenis yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hak pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak didik pemasyaraktan di dalam LPKA adalah seperti pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal, 2). Kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan hak anak didik pemsyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan khusus anak klas ii tanjung pati salah satunya adalah kurangnya tenaga medis dan tenaga Pisikologi, tingkat Narapidana Wanita lebih banyak dari pada anak-anak, letak Lembaga Pemsyarakatan Anak yang tidak tidak berada di Ibukota Provinsi