SEJARAH PENGATURAN PIDANA UANG PENGGANTI DAN PRAKTIK PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang)

Pidana uang pengganti dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Dari uraian Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut tidak menyatakan secara eksplisit tujuan uang pengganti itu untuk menutupi kerugian keuangan Negara, padahal akibat dari perbuatan korupsi itu sangat merugikan keuangan Negara. Dalam praktiknya ketidakjelasan rumusan Pasal a quo boleh jadi membuat pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti membuat hakim menjadi dilematis dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam banyak kasus hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa, meskipun dalam banyak kasus ada juga hakim yang menjatuhkan pidana uang pengganti. Padahal norma sudah ada aturan tentang pidana uang pengganti yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Ketidak seragaman penjatuhan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus korupsi boleh jadi bersumber dari tidak adanya penjelasan tentang sejarah pembentukan norma pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: 1) Dilihat dari sejarahnya, apa yang menjadi latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?, 2) Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan/ atau tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang?. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis data berupa data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) sejarah dan latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu bermula dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dimasukkannya sanksi pidana uang pengganti karena perkara korupsi menyebabkan kerugian keuangan Negara, untuk menutupi kerugian keuangan tersebut maka dibuatlah sanksi khusus berupa pembayaran uang pengganti. 2) Dasar hakim menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, apabila terdakwa terbukti menikmati hasil yang dikorupsi, hakim menjatuhkan pidana uang pengganti, sebaliknya apabila terdakwa tidak menikmati hasil yang di korupsi maka terdakwa tidak dijatuhkan pidana uang pengganti