PEBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

ABSTRAK Pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Akan tetapi masih saja terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0456/ Pdt.G/2011/PA.Ska yang mana perkawinan dibatalkan karena terjadinya perkawinan antara saudara sepersusuan. Yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi latar belakang pembatalan perkawinan? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan? Dan juga bagaimana status anak dan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Surakarta? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak terbukti melanggar larangan kawin yang mana pada mulanya para pihak tidak mengetahui bahwa mereka saudara sepersusuan dan baru mengetahui itu setelah menjalani perkawinan. Pertimbangan hakim dalam menentukan perkara pembatalan perkawinan ialah Majelis Hakim menyatakan pokok permasalahan dalam perkara pembatalan ini adalah karena Pemohon dan Termohon merupakan saudara sesusuan. Status anak dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska ialah sah karena Pasal 53 KHI memperbolehkan pernikahan dalam keadaan hamil. Namun apabila dibahs dalam hukum Islam, melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil dan wanita tersebut adalah saudara sesusuannya hukumnya ialah haram dan anaknya tidak memiliki nasab dengan ayahnya. Sedangkan status harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska termasuk kepada harta bersama. Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sepersusuan