ANALISIS PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM

ABSTRAK Dewasa ini di tengah-tengah masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pada dasarnya hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduannya hal ini dianut baik dalam KHI maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Hal ini mendorong para pembuat Undang-uandang khususnyaKitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan, yang menimbulkan akibat hukum terhadap si anak termasuk dalam hal ini hak waris anak luar kawin yang diakui tersebut. Status hak waris anak luar kawin dalamKompilasi Hukum Islam yaitu bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewaris. Mengenai besar bagiannya adalah telah ditentukan porsinya sesuai dengan siapa ia bersama-sama mewaris, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 863 BW. Terdapat perbedaan dan persamaan mengenai status hak waris anak luar kawin tersebut. Penelitian ini manggunakan metode yuridis normative, yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendapat para ahli. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara editing, yaitu pengolahan data dengan menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik KHI maupun hukum Perdata BW masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pengaturan mengenai anak luar kawin ini. Namun pada dasarnya KHI tetap lebih memberikan perlindungan hukum kepada si anak. Bagi para pembuat peraturan dan penegak hukum, baik dalam KHI maupun dalam BW hendaknya kembali memperbaharui peraturan agar dihasilkan ketentuan yang lebih tegas mengenai pengakuan anak luar kawin yang juga berdampak kepada kepastian hukum mengenai bagian warisannya