PEMBERIAN IZIN USAHA PERCETAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin telah terdesentralisikan kepada Pemerintah Daerah sesuai adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah diharapkan agar pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya. Dalam hal ini penulis berfokus kepada lembaga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai wadah pemberian Izin. Keduduan Lembaga Dinas Perizinan ini di katakan sebagai suatu keberadaan di mana bahwa suatu perizinan itu telah dilimpahkan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat kepada Dareah, yang di jamin dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sehingga hal ini juga memperlihatkan bahwa setiap pengusaha dan perusahaan harus mempunyai Izin usaha, dikarenakan perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara didalam administrasi pemerintah dalam suatu negara. Tetapi daam perakteknya masih banyak pengusaha atau perusahaan yang masih tidak memiliki izin usaha. Dari penjelasan di atas maka dapat di tarik perumusan masalah yaitu Bagaimana pemberian izin Percetakan oleh pemerintah kota padang, kedua apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pemberian izin usaha Percetakan oleh pemerintah kota padang, dan ketiga bagaimana tindakan pemerintah kota padang terhadap pelaku usaha Percetakanyang tidak memiliki izin usaha. Skripsi ini bertujuan untuk merangkum dan melihat seberapa banyak pengusaha usaha jasa Percetakan yang sudah memiliki Izin untuk usahanya dan juga melihat bagai mana cara atau upaya Pemerintah untuk memberikan peringatan atau suatu penyuluhan terhadap pengusaha atu perusahaan yang masih tidak memiliki izin usaha terutama di Kota Padang. Metode yang digunakan Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada narasumber yang dianggap memahami ataupun menjadi subjek penelitian.Penelitian ini juga didukung dengan metode yuridis normatif dengan mempertimbangkan sumber data sekunder berupa bahasan tentang pokok ide dari penulis dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini di temukan hasil penelitian berupa proses pemberian izin usaha percetakan oleh dinas perizinan Terpada kota padang dan kendala-kendala dalam proses pemberian izin usaha percetakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpada satu pintu kota padang