KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI WADAH BERSERIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi di Sumatera Barat Tahun 2016)

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang bagaimana suatu organisasi kemasyarakatan dibentuk, melakukan kegiatan, hak dan kewajiban kepada masyarakat dan juga pemerintah, pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan serta segala sesuatu yang berhubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini penulis berfokus pada Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah berserikat. Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat disini dinyatakan sebagai suatu keberadaan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai suatu hak asasi manusia, yakni hak berserikat. Tetapi dalam prakteknya terjadi problema yang mengalihfungsikan kedudukan lembaga swadaya masyarakat ke arah yang tidak seharusnya, yakni menjadikan hak untuk berserikat ini sebagai tameng untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan esensi dasar lembaga swadaya yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk merangkum dan melihat bagaimana kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah berserikat di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada narasumber yang dianggap memahami ataupun menjadi subjek penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan metode yuridis normatif dengan mempertimbangkan sumber data sekunder berupa bahasan tentang pokok ide dari penulis dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini ditemukan akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai penyimpangan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan upaya-upaya yang seharusnya dapat diambil pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi persoalan ini sehinga tidak terus terjadi tindakan yang merugikan pemerintah serta masyarakat itu sendiri di kemudian hari dan kedudukan lembaga swadaya masyarakat dapat berada pada kedudukan yang semestinya sebagai wadah pemenuhan hak berserikat. Kata Kunci : Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Wadah Berserika