PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA DI INDONESIA

Timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup telah mendorong pemerintah mengundangkan UU No. 4 Tahun 1982 yang kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan terakhir berlaku UU No. 32 Tahun 2009 yang menjadi sumber utama lahirnya hukum lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan mengandung tiga bidang hukum yaitu hukum administrasi lingkungan, hukum pidana lingkungan dan hukum perdata lingkungan. Penelitian ini membatasi kajiannya terhadap pengembangan hukum lingkungan perdata melalui gugatan dengan tiga permasalahan penelitian yaitu bagaimana pengembangan hak gugat, bagaimana pengembangan hukum pembuktian dan bagaimana pengembangan penentuan ganti kerugian dan biaya pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam bidang pengembangan hak gugat, hakim berperan menghasilkan doktrin hak gugat baru yang belum diatur dalam undang-undang yang berlaku saat gugatan diajukan yaitu gugatan lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1988 dalam kasus WALHI melawan PT Inti Indorayon dkk dan hak gugat warga (citizen lawsuit) dalam kasus Komari dkk melawan Walikota Samarinda dkk. Dalam bidang pengembangan hukum pembuktian, hakim telah menerapkan asas kehati-hatian untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian dalam pembuktian dan tanggungjawab mutlak dalam kegiatan-kegiatan berdampak negatif pada kawasan hutan. Dalam bidang pengembangan penentuan ganti kerugian, hakim telah mengakui kerugian ekologis yang diukur dalam bentuk moneter. Walaupun Indonesia adalah negara dengan sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental yang menempatkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif sebagai pelaku utama fungsi pengembangan hukum melalui pengundangan undang-undang, penelitian untuk distertasi ini membuktikan bahwa kekuasaan judikatif yang direpresentasikan oleh hakim yang mengadili perkara-perkara lingkungan melalui putusan-putusan mereka ternyata telah melaksanakan fungsi penting dalam pengembangan norma-norma hukum lingkungan perdata. Hakim dengan menggunakan interpretasi gramatika, komparatif, ekstensif dan sosiologis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah menghasilkan putusan-putusan yang mengandung pengembangan norma-norma hukum lingkungan baik dalam arti formiil maupun materiil. Kata-kata kunci: pengembangan, lingkungan, hukum, haki