KEPATUHAN JEPANG TERHADAP REZIM INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC) DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN PAUS (WHALING)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan Jepang terhadap Rezim International Whaling Commission (IWC) sebagai Rezim regulasi whaling internasional. IWC dibentuk dibawah landasan International Convention for the Regulation of Whaling 1946 (ICRW), dengan tujuan awal meregulasi setiap aktivitas whaling guna menunjang keberlangsungan industri whaling. Pada tahun 1985 IWC memberlakukan penghentian sementara aktivitas whaling komersial yang dikenal dengan moratorium whaling komersial atas kekhawatiran terhadap stok ikan paus yang menipis. Terkait hal ini, maka Jepang yang merupakan negara yang aktif dalam aktivitas whaling mengajukan izin khusus untuk melakukan aktivitas whaling untuk tujuan ilmiah (scientific whaling). Tindakan ini mendapatkan kecaman dan kritikan dari negara lain dan NGO. Akan tetapi Jepang tetap melanjutkan aktivitas whaling-nya. Pada tahun 2005 Jepang mengajukan program JARPA II ke IWC. Penolakan kembali terjadi dapat dilihat dari respon yang muncul akibat tindakan yang diambil Jepang. Hingga pada tahun 2010 Australia sebagai negara anggota IWC menggugat Jepang kepada ICJ atas program JARPA II. Penelitian ini menggunakan pendekatan rezim internasional, kemudian menggunakan konsep kepatuhan terhadap rezim internasional menurut menurut Ronald B. Mitchel untuk menganalisis kepatuhan Jepang menggunakan indikator yaitu: output, outcome, dan impact. Kemudian, menganalisis tingkat kepatuhan Jepang terhadap Rezim IWC menurut Sarah McLaughin Mitchell dan Paul R. Hansel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang tidak mematuhi aturan yang terdapat pada IWC dan menunjukan kategori tingkat kepatuhan Jepang yaitu Active Non-Compliance. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan adanya perilaku Jepang yang bertentangan dengan aturan IWC akan tetapi Jepang memiliki tingkat kolaborasi dan keaktifan yang tinggi didalam IWC. Kata kunci : IWC, Rezim Internasional, Whaling, Jepang, Compliance, JARPA II ABSTRACT JAPAN’S COMPLIANCE TOWARDS THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC) REGIME ON WHALING This research aims to look at Japan’s level of compliance towards the International Whaling Commission (IWC) regime, a regime which regulates international whaling. IWC was created based on the International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) in 1946, which at first aims to regulate every whaling activity in order to conserve the whaling industry. In 1985 IWC imposed the temporary stopping of all commercial whaling activity known as the commercial whaling moratorium due to the decreasing number of whales. In response, Japan as an active whaling nation, requested a special permit which allows them to whale for scientific purpose. Japan received many backlashes due to this action from many countries and NGOs, yet Japan continued with this action. Japan also received backlashes when it requested the JARPA II to the IWC. Until 2010, Australia as a member of IWC still rejects this request. This research utilize the International Regime approach, and also the International Regime Compliance concept by Ronald B. Mitchel in order to analyse Japan’s level of compliance in accordance to the indicators which are: output, outcome, and impact. Furthermore, the researcher will analyse the level of compliance on behalf of Japan on the IWC regime according to Sarah Mclaughin Mitchell and Paul R. Hansel. This research utilizes the descriptive qualitative method through literature research. The result of this research shows the level of compliance Japan is in which is Active non-compliance. Proof of this is show through the discovery of the actions taken by Japan which contradicts the rules in the IWC, yet Japan is shown to be an active and collaborative member of the IWC. Keywords: IWC, International Regime, Whaling, Japan, Compliance, JARPA I