PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN KAMPAR

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pembentukan kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Dengan kehadiran badan usaha milik desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat Badan Usaha Milik Desa masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa. Meskipun Kabupaten Kampar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, namun masih terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi Badan Usaha Milik Desa. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu 1) Bagaimana pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa ? 3) Bagaimana status badan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa?. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Penentuan bentuk badan hukum badan usaha milik desa pada prakteknya sangat penting dilakukan dalam pendirian badan usaha milik desa. Namun penentuan bentuk badan usaha milik desa dalam peraturan perundang-undangan belum memiliki landasan hukum yang kuat. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur secara jelas dan tegas bentuk badan hukum badan usaha milik desa. Bentuk Badan Hukum Badan usaha milik desa akan menentukan seperti apa kedudukan hukum Badan usaha milik desa nantinya. Dalam kajian ini jika Badan usaha milik desa harus berbentuk badan hukum seperti diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tentu bentuk badan usaha milik desa di Kabupaten Kampa