PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN

Pemerintahan terendah merupakan pemerintahan yang harus ada baik di kabupaten atau kota, pemerintahan terendah memiliki hak otonom tersendiri dibawah lingkup kerja kecamatan kecuali kelurahan yang tidak memiliki hak otonom. Secara umum di Indonesia dikenal pemerintahan terendahnya adalah Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Akan tetapi setiap provinsi memiliki penamaan tersendiri untuk pemerintahan terendahnya, Sumatra Barat di kenal perintahan terendahnya adalah pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 menyatakan pembentukan pemerintahan nagari di kota dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat setempat dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa”.. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini yaitu : (i) Bagaimana pembentukan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?. (ii) Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?.(iii) Apa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (socio legal research) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Data yang dikumpulkan dengan cara Studi Dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan Wawancara yang dilakukan kepada narasumber di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin di desa yang terkait dengan lapangan penelitian yang berada di Kota Pariaman yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pembentukan pemerintahan desa di Kota Pariaman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 1981 atas tindak lanjut dari penyerataan pemerintahan desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa.. penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman terlaksana dengan baik akan tetapi kurang efektif semenjak adanya Anggaran Dana Desa yang dilaksanakan semenjak tahun 2015 sampai sekarang sedangkan aparatur desa kurang memadai dalam hal jumlah dan kemampuan. Kendala yang dihadapi pemerintahan desa di Kota Pariaman adalah kendala internal berupa Kualitas aparatur desa yang masih kurang, jumlah aparatur desa yang kurang memadai, dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif. Kendala eksternal berupa Kurangnya partisipasi masyarakat dan Ketidaksesuaian honorarium aparatur desa dengan tingkat, jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa kurang efektif dengan perkembangan sekarang Kata Kunci: Desa, Nagari, Pariama