Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi serta faktor penghambat pemungutan PBB-P2 terhadap PAD Kota Padang. Penelitian ini adalah studi kasus deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Untuk mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi yang didapat dari DPKA Kota Padang. Data yang didapat diolah dengan menggunakan metode analisis perhitungan efektivitas, metode analisis perhitungan kontribusi dan perbandingan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Padang sudah efektif dan PBB-P2 masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Padang. Kata Kunci : Pajak Bumi dan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan kontribusi BPHTB, PBB-P2, d...
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihk...
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD, maka PBB-P2 yang sebelumnya m...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi serta faktor ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi serta faktor ...
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdes...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaa...
Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya s...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaa...
Diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pay...
ABSTRAKDengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dap...
Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerimaan PBB-P2 ...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko...
Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan ...
Mengetahui pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan kontribusi BPHTB, PBB-P2, d...
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihk...
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD, maka PBB-P2 yang sebelumnya m...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi serta faktor ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi serta faktor ...
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdes...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaa...
Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya s...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaa...
Diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pay...
ABSTRAKDengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dap...
Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerimaan PBB-P2 ...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko...
Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan ...
Mengetahui pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan kontribusi BPHTB, PBB-P2, d...
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihk...
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD, maka PBB-P2 yang sebelumnya m...