TINJAUAN KRITIS DINAMIKA KOMUNIKASI DALAM PROSES PENGANGGARAN (Kajian Pada Penyusunan APBD Kota Padang Tahun 2017)

Perkembangan demokrasi di Indonesia mendorong terjadinya komunikasi transaksional antara aktor politik dengan rakyat di ruang publik. Pemerintah atau aktor politik mengelola pesan dengan menojolkan keberhasilan untuk membangun citra positif dimata masyarakat dengan bantuan media. Rakyat jika tidak memiliki daya kritis tentu hanya jadi penonton dan pendengar yang baik dan menentukan pilihan pada pemilu berikutnya. Sementara itu kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat ditentukan dan disepakati oleh aktor politik dengan orientasi nilai dan kepentingan yang belum tentu sama dengan rakyatnya. Dalam tata kelola keuangan negara/daerah, penetapan APBN/D merupakan kebijakan penting karena melalui APBN/D tujuan bernegara diterjemahkan menjadi program kegiatan yang diikuti dengan penyediaan anggaran. Seharusnya kedaulatan rakyat juga meliputi proses penyusunan kebijakan penganggaran ini. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika komunikasi dalam proses penganggaran khususnya dalam penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 dalam konteks demokrasi deliberatif. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kembali rakyat Indonesia khususnya rakyat Kota Padang sebagai pemegang kedaulatan atas pemerintahan untuk mengontrol dan mengkritisi APBD tahun 2017 melalui kebersamaan di ruang publik. Karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi interpretatif. Penelitian ini memiliki fokus pada analisa komunikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 dalam hal ini warga, eksekutif, dan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan warga melalui forum formal atau musrenbang sangat minim diakomodasi dalam APBD. Sedangkan eksekutif dan legislatif mendominasi atau berkuasa untuk mengontrol sebaran dan nilai alokasi pada APBD. Upaya memperoleh kesepakatan ditempuh dengan jalan kompromi melalui forum non formal antara Walikota dan pimpinan fraksi DPRD Kota Padang dengan menghasilkan kesepakatan berupa anggota legislatif dapat mengalokasikan anggaran (dana pokok pikiran) dengan nilai tertentu untuk daerah pemilihan atau konstituennya. Dominasi eksekutif dan legislatif tidak hanya pada forum formal penyusunan APBD, akan tetapi termasuk menguasai ruang publik dalam hal ini media massa lokal berupa program kerja sama antara media dengan pemerintah dan pemberian hibah kepada forum wartawan. Menjadi hal yang wajar apabila media massa lokal kehilangan daya kritisnya kepada pemerintah dan cenderung menjadi bagian dari upaya membangun citra baik pemerintah khususnya aktor politik. Penguasaan ruang publik oleh pemerintah membuat masyarakat tenggelam dalam opini-opini yang telah dibangun pemerintah dan media massa serta penyusunan APBD menjadi area yang eksklusif antara eksekutif dan legislatif. Kata kunci:Aspirasi Warga, Musrenbang, Forum Non Formal, Eksekutif, Legislatif, Dana Pokok Pikiran, Ruang Publik, Opini Publik