PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR PIDANA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1721 K – PID – 2005)

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, dalam kinerjanya seorang notaris harus bertindak cermat dan teliti sehingga akta yang di buat dihadapannya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Permasalahan dalam penelitihan ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum notaris dalam pelaksanaan tugas tentang pembuatan akta otentik berdasrkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004, bagaimanakah keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana, dan bagaimanakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 melindungi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung unsur pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara studi kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam pemecahan permasalahan ini yang diutamakan yaitu alasan-alasan hakim untuk sampai kepada putusannya. Berdasarkan hasil penelitihan Putusan Mahkamah Agung No. 1721K-PID-2005, diketahui dalam pertanggunjawaban hukum notaris terhadap pelaksanaan tugas tentang pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 notaris bertanggungjawab dalam bentuk formal akta otentik dan dipertegaskan juga dalam pasal 1868 KUHPerdata. Dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban indiviudu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Seseoarng yang di maksud yaitu terdakwa sebagai seorang pemegang saham memalsukan akta-akta notaris yang bukan wewenangnya sebagai pejabat dalam membuat akta. Keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana. Harus diperhatikan aspek-aspek dengan nilai pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, pembuktian formal, dan pembuktian materil. Bila hal demikian tidak terpenuhi bisa di duga akta tersebut mengandung unsur pidana. Titik tolaknya didasari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dipertegas dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat di hukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu