PENEGAKAN HUKUM ADAT DELIK DI MINANGKABAU

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lahir bersama masyarakat jauh sebelum negara terbentuk. Namun terbentuknya negara telah membuat persinggungan antara hukum adat dan hukum negara tidak dapat dihindari. KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana yang di dalamnya mengenal asas legalitas, asas yang meghendaki hanya tindak pidana yang sudah diatur dalam perundang-undangan pidana yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Implikasi asas ini adalah menutup ruang gerak bagi hukum adat. Namun asas ini telah disimpangi melalui UU darurat 1 tahun 1951 sehingga hukum adat delik memiliki kedudukan yang diakui di dalam hukun positif. Hukum adat delik dapat membantu tegaknya hukum pidana yang berkeadilan yang sejalan pula dengan restorative justice. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan, yakni (1) bagaimana pengaturan hukum adat delik dalam masyarakat hukum adat Minangkabau (2) bagaimana penerapan sanksi adat di Minangkabau, (3) bagaimana implikasi penegakan sanksi adat pada masyarakat Minangkabau dalam interaksinya dengan hukum-hukum negara baik di luar maupun di dalam pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan baik data primer dari informan pelaku (responden) dan informan pengamat (narasumber) maupun data sekunder. Sebagai penelitian hukum, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa tulisan yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedi dan kamus hukum. Hasil penelitian ini menunjukan, pertama hukum adat delik Minangkabau diatur di dalam Undang Nan 20 yang penerapannya dapat berbeda di nagari-nagari di Minangkabau, kedua hukum adat delik ini masih ditegakkan dalam masyarakat hukum adat dan sangat senafas dengan ide restorative justice. Jika hukum adat pada suatu nagari kuat maka proses-proses peradilan adat biasanya berada di luar sistem hukum peradilan pidana, akan tetapi jika tidak, maka peyelelesaian kasus-kasus cenderung langsung ditangani oleh penegak hukum yang kewenangannya diberikan oleh hukum negara tetapi tetap dengan mengintegrasikan pratik restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, sanksi adat sangat mungkin memunculkan perlawanan dari sipelanggar yang adalah anggota masyarakat hukum adat sendiri, perlawanan mana cenderung menggunakan saluran-saluran hukum yang disediakan oleh negara sehingga membuka campur tangan negara untuk mempersoalkan secara hukum penjatuhan sanksi adat oleh pemangku adat. Kata kunci: delik adat, sanksi adat, masyarakat hukum ada