Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya di Kota Padang

Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang. Ruang lingkup penerapan sanksi notaris berlaku bagi semua notaris yang melakukan pelanggaran yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa notaris melakukan pelanggaran terhadap jabatannya di Kota Padang, apa sajakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terdadap jabatannya di Kota Padang, dan bagaimana penerapan sanksi Administrasi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya di Kota Padang. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah penerapan sanksi administrasi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan notaris. sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berintekrasi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Spesipikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan dilakukan dengan wawancara secara mendalam (deft interview) dan penelitian kepustakaan (library research). Pelanggaran administrasi yang terjadi antara lain adalah : Seorang notaris yang diangkat sebagai anggota DPRD Kota di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang di duga melanggar Kode Etik Notaris sesuai dengan UUJN. Adanya penahanan sertifikat klien yang dilakukan oleh notaris sehingga mengakibatkan kerugian bagi klien tersebut. Adanya kekurang hati-hatian notaris didalam melakukan pembuatan sebuah akta sehingga menimbulkan permasalahan pada pihak klien. Adanya penahanan sertifikat oleh notaris yang di duga melanggar kode etik notaris, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris maka hal ini diketahui notaris tersebut di anggap sudah mengambil sikap yang tepat. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN di Kota Padang, adalah : berupa teguran, peringatan serta pemberhentian secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kata kunci: Penerapan Sanksi administrasi, Notaris, Pelanggaran