PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN KLAUSULA BAKU DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di samping sebagai tempat tinggal, rumah juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan fungsi-fungsi lain bagi pemiliknya, namun karena keterbatasan tanah untuk membangun rumah, maka untuk hal tersebut menjadikan peluang bisnis bagi pengembang untuk menawarkan konsep kepemilikan dengan bebrbagai aspek, diantaranya dilakukan dengan kredit kepemilikan rumah oleh pihak perbankan, seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan permasalahan penelitiannya; bagaimana perlindungan hukum terkait penggunaan klausula baku yang dibuat oleh Notaris dalam kepemilikan rumah melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor dan bagaimana cara penyelesaian yang ditempuh jika terjadi perselisihan yang timbul akibat klausula baku yang terdapat dalam akta perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa perlindungan hukum bagi konsumen kredit pemilikan Rumah ( KPR) melalui KPR BRI pada dasarnya telah dimulai pada saat calon nasabah atau konsumen melakukan pengisian formulir, dalam hal mana pihak BRI telah menjelaskan semua persyaratan yang harus dilengkapi agar KPR tersebut nantinya dapat direalisasikan. Demikian juga pada waktu akan menanda tangani perjanjian KPR, dimana pihak BRI menjelaskan secara rinci tentang fasilitas yang diberikan, berikut mengenai isi perjanjiannya. Hal ini dilakukan agar pihak pemilik KPR betul-betul memahami hak dan kewajibannya apabila KPR telah dimiliki. Dalam pada itu, jika terjadi perselisihan, pihak BRI memberikan penjelasan bahwa musyawarah adalah hal yang utama dilakukan agar permasalahan dengan pemilik fasilitas KPR dapat menerimanya. Biasanya masalah muncul jika pihak pemilik KPR melakukan penunggakan pembayaran dan macet atau tidak melaksanakan pembayaran lanjutan. Hal terakhir yang dilakukan adalah memberikan teguran beberapa kali, jika tetap pemilik KPR tidak melaksanakan pembayaran, maka pihak BRI menyurati kembali dengan memberikan batasan penyegelan rumah untuk disita dengan mencantumkan lebel, bahwa rumah tersebut sudah berada pada pengussaan BRI. Kata Kunci : perlindungan hukum, konsumen dan kredit pemilikan ruma