PENERAPAN ASAS KEMANUSIAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Sebagaimana yang diatur dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berlandaskan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dalam materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang lahir pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang merupakan aturan pelaksana dari ketentuan pasal 74 ayat (3), pasal 75 ayat (4), pasal 126 ayat (4), dan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mencerminkan asas kemanusiaan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan melegalkan tindakan aborsi. Beberapa pasal yang memberi celah untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi yaitu pasal 31 ayat (1) huruf b, pasal 35 ayat (2) huruf a, pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Permasalahan yang dikemukakan disini antara lain, bagaimana penerapan asas kemanusiaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi? dan bagaimana pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terhadap norma yang ada dalam masyarakat khususnya norma agama. Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian perpustakaan yang guna mendapatkan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) dalam Undang-Undang tentang Kesehatan yang melahirkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatah Reproduksi tidak menerapkan asas kemanusiaan, serta tidak memuat undang-undang yang berkaitan dalam konsideran antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2) Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi bertentangan dengan norma agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Seharusnya Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi yang dirujuk dari Undang-Undang tentang Kesehatan tidak menerapkan asas kemanusiaan dalam materi muatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung, sehingga adanya perubahan dari DPR dan Pemerintah Pusat terhadap konsideran dan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Serta diharapkan agar DPR dan Pemerintah lebih memahami dan mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga undang-undang yang akan dibentuk juga mempertimbangkan norma agama yang ada dalam masyarakat