KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Salah satu perluasannya adalah mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 21 UUAP yang menurut beberapa kalangan merupakan jalan memutar yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Permasalahan tersebut utamanya adalah mengenai: a). Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, dan b). Titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Kaburnya batasan kompetensi absolut PTUN dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang disebabkan karena tidak dirumuskannya norma penghubung antara Pasal 20 dan Pasal 21 UUAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap pejabat pemerintahan yang keberatan dengan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Pembentukan norma yang terkait dengan definisi serta klasifikasi larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UUAP juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu kaidah dalam pembentukan definisi, klasifikasi, serta kejelasan rumusan berkait dengan penggunaan istilah pengertian penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan pengertian penyalahgunaan wewenang yang selama ini dikenal, yaitu “dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk suatu tujuan yang lain dari maksud dan tujuan diberikannya wewenang”. Kompetensi absolut PTUN dengan Peradilan Tipikor juga memiliki ruang lingkup yang berbeda, utamanya terkait dengan kriteria dasar-dasar gugatan/tuntutan, hal-hal yang dituntut, ranah penegakan hukum, kewenangan mandiri aparat penegak hukum, serta masih berlakunya Pasal 2 huruf d UU PTUN yang membatasi kewenangan PTUN terhadap keputusan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, sehingga baik PTUN maupun Peradilan Tipikor menjalankan fungsinya masing-masing dan berjalan secara paralel Oleh karena itu penilaian unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kewenangan bersama dua lingkungan peradilan tersebut tanpa saling meniadakan atau menunda proses pemeriksaan satu sama lain. Diundangkannya UUAP beserta peraturan pelaksanaannya semakin menegaskan faham “low degree of differentiation” yang dianut di Indonesia, yang berarti sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administratif, sehingga semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: kompetensi absolut, Peradilan Tata Usaha Negara, penyalahgunaan wewenang, dan Korupsi. THE ABSOLUTE COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE COURTS IN THE EXAMINE OF THE ELEMENTS OF ABUSE OF POWER. LIZAMUL UMAM Postgraduate Program Faculty of Law Andalas University. ABSTRACT The absolute competence of State Administrative Courts has expanded after the enactment of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration (hencefort Law on Government Administration). One of the extensions is about the examine of the element of the abuse of power that is set in article 21 of the Law on Government Administration which according to some circles, it is a distortion which hampers the efforts to wipe out the corruption. The problems in question are: a). the absolute competence of Administrative Court in the examine of the element of the abuse power, and b). authority connectivity between Administrative Court and Corruption Court. This research is a doctrinal legal/normative juridical research method that uses the conceptual approach, statute approach, and case approach. The absolute competence disinhibiting of administrative court in the examine of the element of abuse of power is caused by the lack of formulation of the relating norm between article 20 and article 21 of the Law on Government Administration which regulates the rise for government officials who objected to the results of monitoring government internal control apparatus (APIP). The formation of norms related to the definition and classification of the prohibition of abuse of power in article 17 through 19 of Law on Government Administration is also inconsistent with the rules in the formation of a legislation, namely rules in the formation of definitions, classifications, and clarity of the formulation related to the use of the term of definition of the abuse of power that is inconsistent with the notion of abuse of power known so far which is "deliberately using his authority for a different purpose from the actual intent.” The absolute competence of the Administrative Court with the Corruption Court also has a different scope, mainly related to the basic criteria of lawsuit /prosecution, the matters that are prosecuted, the realm of law enforcement, the independent authority of the law enforcement apparatus, and the enactment of article 2 clause d of the Law on State Administrative Judicature on the decisions that is issued based on the laws and regulations of a criminal law, so that both the Administrative Court and the Corruption Court perform their respective functions and can run in line. Therefore, the examine of the elements of abuse of power is the concurrent jurisdiction without mutually excluding or delaying the investigation process by each other.The enactment of the Law on Government Administration and its Government Regulation affirmed the idea of "low degree of differentiation" adopted in Indonesia, which means that criminal sanctions can be applied together with administrative sanctions, so that it strengthening the efforts to eradicate corruption in Indonesia. Keywords: absolute competence, State Administrative Courts, Abuse of power, and corruption