EKSEKUSI PUTUSAN KASASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERKARA NOMOR 178 K/PDT.SUS-PHI/2015 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG

Eksekusi Putusan Kasasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Aldi Harbi 1320112017 ABSTRAK Jalan panjang yang ditempuh oleh 2 (dua) orang pekerja untuk mendapatkan hak-haknya karena telah bekerja di Perusahaan selama + 15 tahun, berakhir di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), dalam Putusan tersebut menghukum Perusahaan untuk membayar hak pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Putusan MARI telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2015, namun sampai saat ini Perusahaan tetap tidak mau membayarkan hak-hak pekerja walaupun sudah mendapatkan peringatan (aan maning) dari Pengadilan. Pengadilan mengalami jalan buntu ketika Perusahaan tetap pada pendirian untuk tidak membayar dengan alasan dalam gugatan tersebut salah alamat, sehingga Pengadilan meminta pekerja untuk mencari aset-aset perusahaan, untuk dilakukan sita eksekusi, namun pekerja sudah mencoba saran pengadilan, akan tetapi pekerja tidak mampu untuk mencari aset perusahaan tersebut karena tidak bekerja lagi disana. Dalam penelitian rumusan masalahnya terkait dengan penyebab tidak mau perusahaan dalam menjalankan eksekusi, kendala pada yang ada pada saat eksekusi serta bagaimana langkah yang mesti dilakukan. Medode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, yaitu melalui penelitian lapangan dengan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa Perusahaan dengan berbagai alasan tetap tidak mau memberikan hak-hak pekerja, malahan mau membayarkan jasa untuk Pengacara dengan biaya lebih besar dari pada jumlah yang diminta pekerja untuk membayarkan hak-hak pekerja yang sudah lama mengabdi pada perusahaan. Pengadilan juga tidak mampu melaksanakan eksekusi putusan terhadap perusahaan yang tidak mau membayar hak-hak pekerja sebagaimana putusan Pengadilan, kalaupun Pengadilan akan melaksanakan sita terhadap aset Perusahaan, dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, Pengadilan menunggu pekerja mencari data aset-aset Perusahaan yang akan dieksekusi, sehingga Pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi kalau tidak jelas dan rinci data aset perusahaan yang akan dilakukan sita eksekusi. Solusi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Pengadilan dalam hal ini Panitera dan Juru Sita Pengadilan harus tegas dalam menjalankan eksekusi, Pengadilan semestinya tidak terlalu terpaku kepada hukum acara perdata dalam hal pelaksanaan eksekusi karena ini adalah perkara khusus Hubungan Industrial serta Pengadilan bisa memberikan sanksi atau denda terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana putusan dihitung per/hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pemerintah dalam permasalahan ini juga tidak tinggal diam, Pemerintah harus melakukan tindakan berupa teguran kepada Perusahaan yang tidak mau menjalankan putusan Pengadilan, bila diperlukan Pemerintah bisa mengeluarkan Surat Edaran terkait Pemerintan atau Dinas terkait tidak akan melayani Perusahaan-Perusahaan yang tidak menjalankan putusan Pengadilan, sehingga memaksa Perusahaan menjalankan Putusan Pengadilan, serta bisa juga dengan menggangu pasar tempat hasil produksi Perusahaan tersebut dikirim. Kata kunci: Eksekusi, Putusan, Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industria