PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA PADANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu diantaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011, disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak BPHTB yang digunakan adalah Self Assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SSPD sedangkan sistem pemungutan pajak yang diatur dalam PERWAKO Padang Nomor 27 Tahun 2016 berbeda yaitu Semiself Assessment System, jadi dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak BPHTB yang dianut dalam PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 dengan PERWAKO Padang Nomor 27 Tahun 2016 tidak koheren dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Semiself Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Fiskus dalam menentukan pajak terhutang, diindikasi menimbulkan persoalan dalam masyarakat/wajib pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan BPHTB di Kota Padang, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan subyek penelitian. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, diketahui pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan ketentuan PERWAKO Nomor 27 Tahun 2016. Terdapat beberapa perbedaan pemungutan pajak yang diatur oleh PERDA Nomor 1 Tahun 2011, yaitu pada sistem pemungutan dan penilaian NPOP yang didasarkan pada harga pasar, bukan harga transaksi yang ditentukan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2011. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hambatan yang timbul dalam Pemungutan BPHTB di Kota Padang, yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, tidak adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan adanya upaya menghindari pajak serta tidak dipenuhinya kewajiban melaporkan SSB lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) berikut fotokopi sertipikat dan pengantar dari kelurahan sebagai tindak lanjut dari terjadinya peralihan hak. Disarankan kepada pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Padang untuk mensosialisasikan tentang arti pentingnya pembayaran pajak khususnya BPHTB untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kata kunci : PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011, Sistem Pemungutan pajak BPHTB yang digunakan adalah Self Assessment Syste