Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dari dokter selalu mengharapkan kesembuhan penyakitnya. Adanya praktik kedokteran menimbulkan luka dan kematian pada pasien menyebabkan masyarakat menduga telah terjadi malapraktik, sehingga mencari keadilan melalui peradilan pidana supaya dokter diminta pertanggungjawaban pidananya. Dokter pada saat melaksanakan profesi kedokteran bisa saja terjadi kesalahan dari dokter dalam melakukan praktik kedokteran yang dikatakan malapraktik dan kesalahan dalam praktik kedokteran bisa saja merupakan kesalahan menurut hukum pidana sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah apakah kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan ? bagaim...
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. P...
Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa selama menjalani masa...
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting d...
Alat bukti elektronik sebenarnya bukan hal baru dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, pada das...
Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaa...
Penelitian ini berjudul “Pidana Pengawasan Dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) D...
Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks mengharuskan saling keterkaitan hukum dan kaidah-...
Ketiadaan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi m...
Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias...
Maraknya kejahatan yang terjadi semakin berkembang, maka semakin banyak juga korban yang dirugikan ...
ABSTRAK Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerin...
Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki J...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang independen dalam pencegahan dan pember...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. P...
Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa selama menjalani masa...
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting d...
Alat bukti elektronik sebenarnya bukan hal baru dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, pada das...
Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaa...
Penelitian ini berjudul “Pidana Pengawasan Dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) D...
Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks mengharuskan saling keterkaitan hukum dan kaidah-...
Ketiadaan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi m...
Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias...
Maraknya kejahatan yang terjadi semakin berkembang, maka semakin banyak juga korban yang dirugikan ...
ABSTRAK Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerin...
Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki J...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang independen dalam pencegahan dan pember...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. P...
Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa selama menjalani masa...
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting d...