ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA DAN JAWA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh empiris, sebaran, dan ketimpangan fiskal kabupaten/kota sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam penerimaan pajak daerah di Sumatera dan Jawa. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran BPHTB, PBB-P2, PAD, total pendapatan daerah, dan jumlah penduduk per provinsi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggaran BPHTB dan PBB-P2 pada 267 kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa. Sampel yang digunakan sebanyak 182 kabupaten/kota dikarenakan ketidaklengkapan data. Sedangkan dalam analisis data digunakan pendekatan kuantitatif , uji t sampel berpasangan, dan Indeks Williamson. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam melakukan pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD dan terdapat perbedaan yang menunjukkan keadaan yang semakin baik antara derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah. Selain itu berdasarkan formula Indeks Williamson diperoleh hasil bahwa ketimpangan fiskal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kata Kunci : ketimpangan fiskal, BPHTB, PBB-P2, PAD, pendapatan daerah, dan derajat desentralisasi fiskal