PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENANAMAN MODAL SEBAGAI PEMBERDAYAAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

Tanah punya nilai amat strategis dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga cara ilegal pun terkadang ditempuh untuk mendapatkannya, seperti melalui penjajahan. Perolehan tanah secara legal, diantaranya melalui penanaman modal yang dilakukan baik pada hak atas tanah perseorangan maupun pada hak atas tanah persekutuan (tanah ulayat). Untuk kepentingan penanaman modal ini diperlukan aturan yang baik dan penerapan yang konsisten dengan tetap mengingat fungsi sosial hak atas tanah. Tanpa itu, akan terjadi “benang kusut” dalam pemanfaatan tanah dan lazimnya berdampak negatif terhadap mereka yang berada pada posisi tawar yang rendah (dalam hal ini persekutuan hukum masyarakat adat selaku penguasa tanah ulayat). Masalah penelitian ini bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penanaman modal sebagai pemberdayaan nagari di Sumatera Barat, baik pada era pemerintahan Orde Baru maupun pada era Reformasi serta bagaimana pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor ? Tipikal penelitian ini merupakan gabungan (mixed research) antara penelitian yuridis normatif dengan penelitian yuridis empiris dengan berdasar pada pemilahan masalah. Pada era Orba di Sumatera Barat, tidak terdapat satupun produk hukum dikeluarkan badan legislasi daerah ini yang secara khusus mengatur tentang tanah ulayat, kecuali sekadar ditumpangkan kedalam berbagai aturan lainnya terkait tentang pemerintahan Nagari dan lembaga lainnya di Nagari. Pada era reformasi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengesahkan dua aturan khusus terkait pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penanaman modal sebagai pemberdayaan nagari setelah sebelumnya, tetap ditumpangkan dalam berbagai aturan lain terkait pemerintahan nagari, namun keduanya belum cukup untuk membawa pemberdayaan masyarakat nagari, disebabkan karena kelemahan norma maupun implementasi. Pada awal kembalinya Sumatera Barat kedalam pemerintahan nagari kewenangan pengurusan hak ulayat berada pada Pemerintahan Nagari. Kemudian setelah otonomi luas berbasis pedesaan, kewenangan itu berada pada Pemerintahan Nagari bersama BAMUS Nagari. Sedangkan KAN yang kembali dibentuk, beralih fungsi sebagai pemelihara kelestarian adat dan badan yudikasi adat. Dampak perubahan kewenangan demikian tidak mempengaruhi secara signifikan mengenai pemanfaatan tanah ulayat oleh investor terhadap pemberdayaan nagari. Pola hubungan hukum yang ditempuh stakeholders dalam pemanfaatan tanah ulayat, dilakukan secara tidak langsung, tetapi dengan menggunakan pihak pemerintah daerah sebagai negosiator. Karena itu, hubungan hukum yang semestinya murni berada dalam ranah hubungan hukum privat, dengan intervensi penguasa justru seakan dibawa ke ranah hubungan hukum publik Kepentingan warga persekutuan hukum adat terabaikan lantaran kelemahan pada norma/implementasi hukum. Kata kunci: Tanah ulayat, Penanaman modal dan Pemberdayaan nagari