PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik. Akta Autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta Autentik bagi banyak orang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Notaris selayaknya bertanggung jawab terhadap pemalsuan Akta Autentik karena Notaris memiliki andil besar terhadap isi yang tertuang pada akta autentik tersebut. Agar seorang Notaris tidak terindikasi tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi agar Notaris yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana? 2) Apa yang menjadi penyebab adanya indikasi tindak pidana terhadap Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Autentik yang berindikasi perbuatan pidana tersebut?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (social legal approach), dengan menggunakan metode pendekatan: deskritif analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer (data yang diperoleh langsung dilapangan dengan metoda wawancara) dan data sekunder (data yang berasal dari penelitian kepustakaan), Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) ketidak cermatan notaris dalam memeriksa surat-surat pendukung, 2) Berhubungan dengan ketidakcermatan dari notaris, faktor lainnya yang mempengaruhi Notaris untuk melakukan tindak pidana dalam akta autentiknya, dikarenakan adanya pemufakatan jahat oleh notaris dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut, 3). Akta autentik yang berindikasi tindak pidana pemalsuan haruslah dibatalkan demi hukum, sehingga akta autentik itu sendiri tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penyalahgunaan terhadap akta autentik itu sendiri dengan cara dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan akta tersebut. Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Tindak Pidan