PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN OLEH PENYIDIK POLRI PADA DITREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Kepolisian sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dibidang yudikatif, serta sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. BAB III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh penyidik Polri Polda Sumbar dituntut oleh masyarakat untuk profesional, proposional dan kepastian hukum demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat dan kearifan lokal terhadap masyarakat adat minangkabau. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) bagaimanakah proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana pertambangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar? 2) kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana pertambangan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polri Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya, kemudian data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis datanya secara kualitatif Hasil dan pembahasan bahwa penanganan kasus tindak pidana pertambangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dilaksanakan dengan gelar perkara secara internal Subdit IV Tipidter,karena kasus yang ditangani sebagian besar merupakan tertangkap tangan oleh penyidik, sedangkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meruapakan Lex Specialist Derogat Lex generealie sehingga penetapan tersangka seharusnya gelar perkara khusus dengan melibatkan beberapa pihakyang berkepentingan karena tambang merupakan hajat hidup masyarakat kearifan lokal setempat dengan mengalami kendala-kendala yaitu faktor internal yang terdiri dari kemampuan personal penyidik dan sarana prasarana serta faktor eksternal yaitu faktor hukumnya itu sendiri dan kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci : Tindak Pidana Pertambangan, Penyidik Polri, Tersangk