KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Hukum Pidana Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah terjadi lama dan mendapat pengakuan dalam kehidupan bermasyarakat adat. Sebagai sumber hukum tidak tertulis di Indonesia, hukum pidana adat dapat diikuti dan ditaati secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum merupakan persoalan yang menarik dikaji karena dengan pidana adat melalui Undang-Undang No. 1/Drt/1951 maka makna asas legalitas tidak lagi hanya bermaksud formal/tertulis (berdasarkan Undang-Undang saja, tetapi juga bermakna materil berdasarkan hukum tidak tertulis). Hal inilah yang menuntut agar penegak hukum mempedomani hukum yang hidup dalam masyarakat dan memaknainya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional; (2) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Praktiknya di Sumatera Barat; (3) Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Adat ke Depan dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dalam bentuk asas hukum dan sinkronisasi hukum dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Sifat penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, pengaturan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional dapat ditemui keberadaannya dalam perundang-undangan, forum ilmiah, doktrin, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan terakhir ditemui pengaturan secara khusus tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat pada BAB XXXVII dan Pasal 774 tentang Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RUU KUHP Nasional Tahun 2015. Kedua, kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan praktiknya di Sumatera Barat melalui penanggulangan tindak pidana dengan penerapan sanksi pidana adat Minangkabau dan hukum pidana positif (KUHP), pemenuhan kewajiban adat dalam rancangan KUHP Nasional dan melalui pendekatan restorative justice. Ketiga, penegakan hukum pidana adat ke depan dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional dapat berupa konsep penegakan hukum dengan pendekatan asas kemanfaatan hukum pidana adat konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana, dan pembentukan peradilan adat. Kata kunci : Hukum Pidana Adat, Penegakan Hukum, Pembaruan Hukum Pidana Nasiona