PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM DIVERSI (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak. Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan. Pada kasus anak pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya dijalankan, terdapat pihak yang masih mengabaikan hak anak. Anak harus mendapatkan perlindungan yang paling utama oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum, lebih-lebih dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Dari perkembangan ilmu hukum pidana lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan”. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan salah satunya adalah melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) untuk pelaksanaan diversi anak, dan melakukan pendampingan bagi anak di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana tetapi melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis serta tekhnik pengumpulan data primer yakni wawancara langsung dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dan ditambah data sekunder sebagai pendukung, maka dalam penelitian ini menurut penulis pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi telah sesuai dengan aturan yang ada didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimulai dari membuat Penelitian Kemasyarakatan (litmas) untuk kepentingan diversi, serta melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama proses diversi. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah jarak kerja Pembimbing Kemasyarakatan ke Polres Kabupaten/Kota yang lumayan jauh, anggaran keuangan di Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan pendampingan terhadap klien Anak masih terbatas, selain itu lambatnya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) dari pihak kepolisian, kurang aktifnya partisipasi oleh para pihak dimana adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi, adanya ganti rugi yang terkadang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku. Kata Kunci : Pelaksanaan Pendampingan, Anak yang berkonflik dengan hukum, diversi