STRATEGI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL SUMATERA BARAT (Studi Kasus Kabupaten Pasaman)

Perhutanan sosial merupakan mata rantai penghubung antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Pemerintah Sumatera Barat telah menetapkan target perluasan wilayah areal hutan kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial tahun 2012-2017 seluas 500.000 Hektar, dimana 71.000 Hektar dibebankan kepada Kabupaten Pasaman sebagai bentuk pembangunan kehutanan di daerah. Sampai dengan tahun 2015, Kabupaten Pasaman hanya mampu merealisasikannya seluas 1.366 Ha (2,0%). Rendahnya realisasi perluasan tersebut, tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta stakeholder terkait, sehingga untuk mendorong perluasan perhutanan sosial perlu dilakukan analisis, alternatif strategi dan arah kebijakan pengembangan perhutanan sosial yang komperehensif sebagai acuan dan rekomendasi perencanaan perhutanan sosial yang berujung pada kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman serta Merumuskan alternatif strategi dan arah kebijakan pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman. Data primer dikumpulkan melalui observasi, kuesioner serta indepth interview kepada narasumber kunci. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen serta laporan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perumusan strategi dan arah kebijakan disusun dari hasil indepth interview menggunakan analisis faktor internal dan eksternal strategis serta matrik SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya persentase capaian perluasan areal hutan kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial, disebabkan oleh tahapan yang panjang dan proses perizinan masih terlalu lama, rendahnya kapasitas SDM aparat dan kelompok tani hutan, dukungan dana yang kurang memadai, kejelasan batas nagari dan tumpang tindihnya areal perhutanan sosial dengan perizinan lain. Penelitian ini kemudian menghasilkan 9 (sembilan) strategi utama yang diprioritaskan kepada 4 (empat) strategi, salah satunya adalah peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan perekonomian serta kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sistem pengetahuan, transfer teknologi dan pendidikan kehutanan. Untuk melaksanakan strategi tersebut dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan guna mendorong proses pembangunan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman. Kata Kunci : Perhutanan sosial, Pembangunan berkelanjutan, Strategi, SWO