PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG

ABSTRAK Indonesia saat ini mencanangkan program swasembada pangan, salah satu bentuk usaha Kementerian Pertanian untuk mensukseskan target swasembada pangan yaitu dengan membentuk program asuransi pertanian salah satunya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilaksanakan pada akhir Tahun 2015, hal ini bertujuan untuk mengatasi kerugian petani terhadap risiko gagal panen sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang merugikan petani, Kementerian Pertanian memberikan fasilitasi kepada petani salah satunya bantuan pembayaran premi sebesar 80% dari total premi AUTP dan 20 % dari total premi merupakan swadaya petani, dalam pelaksanaan pengadaan AUTP terdapat keterlambatan penerbitan dan penyerahan polis dan keterlambatan penyelesaian klaim kepada beberapa kelompok tani peserta AUTP. Berdasarkan hal diatas, rumusan masalah penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cab. Padang dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Asuransi Usaha Tani Padi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dimulai dari laporan tertanggung kepada PPL/POPT-PHP tentang terjadinya indikasi kerusakan, proses ini dilakukan secara bertingkat ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sampai pada penanggung, keterlambatan penyelesaian klaim disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani mengenai prosedur administrasi pengajuan klaim dan terbatasnya tenaga kerja dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaian klaim. Mengenai pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang padang pada dasarnya diayarkan, apabila klaim yang diajukan tertanggung tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan mengikuti proses administrasi yang telah ditentukan. Mengenai kendala yang dihadapi dalam pengadaan AUTP yaitu tidak tersedianya dukungan dana operasional, terbatasnya tenaga kerja, dan kurangnya minat petani untuk mengikuti program AUTP secara berkelanjutan