IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 April 2008 memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. UU KIP ini secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a) Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? , b) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi? . Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat bagaimana kenyataan dilapangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu data yang dijabarkan tidak menggunakan angka-angka, melainkan menggunakan teori dan konseps para ahli, peraturan perundang-undangan, dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi belum berjalan dengan baik karena setelah dilaksanakan pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik oleh Komisi Informasi Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat peringkat rendah. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan Keterbukaan Informasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sarana dan prasarana yang belum dikembangkan dengan baik. Ada pun saran yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah agar lebih meningkatkan sarana dan prasarana maupun pengembangan sistem informasi demi telaksananya Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik