PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN PADANG TIMUR

Pasal 28 D ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dalam hak tersebut setiap orang atau warga negara juga mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas yang resmi dari negara yakni Kartu Tanda Penduduk elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ poin 9 juga mengatur tentang larangan memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan lain-lainnya. Permasalahan yang terjadi pada kenyataannya dalam prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik masyarakat disyaratkan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan apa kendala yang terjadi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektonik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (sociological Research), yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban bahwa diberikannya syarat tambahan bukti pelunasan PBB tersebut agar warga rajin membayar PBB. Sedangkan kendala yang terjadi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini adalah kosongnya blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang membuat data masyarakat menjadi menumpuk dan masyarakat belum bisa mendapat bukti fisik dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut serta hilangnya data penduduk yang telah merekam data . Selanjutnya, saran yang dapat penulis kemukakan adalah Harus ada nya kejelasan bagi masyarakat dalam syarat kepengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebaik nya pemerintah harus merancang program baru untuk masyarakat agar mau membayar PBB tersebut. Dalam kendala pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebaik nya surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik sementara tersebut. Harusnya pemerintah memberikan tenggang waktu pemberlakuan surat keterangan ini sampai batas blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersedia dan masyarakat telah menerima bukti fisik dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut. Kata kunci : Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Administrasi Kependudukan, Penduduk