PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang didukung dengan adanya pemerintahan daerah yang menjalankan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) BAB VI UUD 1945 setelah amandemen mengenai pemerintahan daerah bahwa “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada umumnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip transparansi dalam penyusunan RAPBD mengandung makna bahwa penyusunan perencanaan anggaran daerah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Pariaman. Apakah Kendala Dalam Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Pariaman. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap APBD ini dilaksanakan oleh kepala daerah melalui SKPD nya kemudian LKPJ tersebut diserahkan kepada DPRD. LKPJ ini harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran. Kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah terbagi tiga pertama kendala yuridis yang disebabkan oleh tdak adanya aturan yang mengatur sanksi terhadap kelalaian pelaksana LKPJ. Kedua kendala politis yang disebabkan oleh karena politik sering digambarkan sebagai pertarungan kekuatan dan kepentingan. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga kendala Prosedural yang disebabkan oleh sebagian dari SKPD terlambat memberikan hasil dari bidangnya sehingga panitia LKPJ tidak bisa cepat bergerak untuk melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, APB