ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN HAKIM TENTANG SENGKETA TANAH WARIS DALAM PERKARA NOMOR 0147/PDT.G/2014/PA.PDG. DI PENGADILAN AGAMA PADANG (studi kasus: Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)

Tanah merupakan hal yang penting dan erat hubungannya dengan masyarakat adat. Keterikatan antara tanah dan Masyarakat tersebut berakibat pada pengelolaan tanah sesuai hukum adat masyarakatnya.. Pengaturan mengenai waris dalam Sistem Hukum Minangkabau berbeda dengan pengaturan waris menurut hukum Islam. Sengketa waris orang Islam yang bersuku Minangkabau merupakan salah satu sengketa yang kerap terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk meneliti salah satu sengketa mengenai tanah waris yang ditangani oleh pengadilan Agama Padang. Bagaimana penyelesaiannya secara hukum Nasional dan dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum yang ada di Masyarakat. Peneliti juga mengkaji secara Yuridis kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara, serta peranan masyarakat dan Adat dalam sengketa ini. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian dilakukan dengan wawancara hakim dan tokoh masyarakat, dengan tetap memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang di dapat kemudian dianalisis secara normatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dan musyawarah antar pihak yang bersengketa. Musyawarah dilakukan berdasarkan nilai nilai yang ada di masyarakat melibatkan tokoh Adat. Penyelesaian sengketa di pengadilan berhubungan dengan hukum nasional serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini tanah waris yang disengketakan merupakan tanah yang muasalnya dari transaksi Adat yaitu pagang gadai. Pagang gadai yang terjadi melibatkan tiga generasi sehingganya sulit bagi para pihak untuk menetapkan kepemilikan tanah tersebut. Adanya sertifikat tanah yang menyatakan pemilik tanah menurut sistem hukum nasional berbeda halnya bila diselesaikan menurut hukum Adat Minangkabau. Kata kunci : Waris, waris secara Adat Minangkabau, Waris Islam