PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH

Salah satu penerimaan pajak daerah Provinsi adalah Pajak Kendaran Bermotor (PKB) yang pemungutannya dilakukan di wilayah Kabupaten/Kota. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebanyak 30% (tiga puluh persen). Dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 973-31-2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang bertujuan mendorong wajib pajak melunasi utang pajak serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah. Di Kota Payakumbuh sebanyak 63.414 kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak setelah di keluarkannya SK tersebut, kurangnya pemasukan terhadap pajak kendaraan bermotor juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh (2) Bagaimana pengaruh penghapusan sanksi pajak terhadap Pendapatan Daerah Payakumbuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitiaan yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan penghapusan sanksi pajak tidak berjalan efektif karena kurangnya kegiatan penyuluhan informasi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari jumlah 63.414 ribu kendaraan bermotor mati pajak, dan pada Bulan Februari dan Maret Tahun 2011-2016 adanya penunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak 23 Miliyar Rupiah dan 22 Miliyar Rupiah. Pengaruh penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah Kota Payakumbuh terjadinya peningkatan 0,76% dan peningkatan terhadap bagi hasil pajak Provinsi kepada Kota Payakumbuh sebanyak 22,93%. Kata Kunci: Penghapusan Sanksi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Daerah