IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN STATUS ANAK LUAR KAWIN

IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN STATUS ANAK LUAR KAWIN ABSTRAK lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di awali dengan adanya salah satu orang tua lahirkan anak di luar kawin yakni Aisyah Muchtar meminta agar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di judicial review yang bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia dalam BAB XA dari Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam penulisan Skripsi ini dilakukan penelitian pertama, Bagaiman Proses penentuan status anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?. Kedua, Apa Konsekwensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin. Dalam penelitian menggunakan metode normatif dan empiris (sosiologis). Teknik pengumpulan data menggunakan bahan kepustakaan dan bahan langsung dari lapangan. Hasil pembahasan dapat dilihat pertama, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 proses penentuan status anak di luar perkawinan dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kedua, dampak konsekwensi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin yakni adanya pengakuan secara hukum dan terpenuhinya hak kosntitusional anak sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945