PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN AKSES OBJEK WISATA BATU KALANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Faktanya menunjukkan kendala dan hambatan yang dilalui Pemerintah dalam pengadaan tanah banyak terjadi. Kasus yang sedang banyak terjadi mengenai pengadaan tanah untuk fasilitas umum yang sedang dilaksanakan pemerintah salah satunya adalah pelebaran badan jalan seluas kurang lebih 21.000 m2 ke lokasi wisata Batu Kalang oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sedikit terhambat pembebasan lahannya dikarenakan penolakan dari masyarakat sekitar yang menganggap ganti rugi yang dikeluarkan pemerintah kurang seimbang harganya dengan alasan yang beragam. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan akses objek wisata Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan dan bagaimana bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang terkena dampak pelebaran jalan akses objek wisata Batu Kalang di Kabupaten Pesisir. Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Dari hasil penelitian ini tampak bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pelebaran jalan akses objek wisata Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat bahwa sistem pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dapat dikatakan responsif. Hal ini dapat dirasakan adanya keaktifan masyarakat yang berhak serta dimungkinkannya pengajuan keberatan pada pengadilan yang berwenang. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kendala dalam proses pengadaan tanah untuk pelebaran jalan akses objek wisata Batu Kalang karena Masyarakat tidak setuju kalau yang akan dikenakan ganti kerugian hanyalah tanaman dan bangunan mereka saja kemudian dalam musyawarah tentang penetapan ganti kerugian ditemukan adanya pihak-pihak yang tidak menyetujui besarnya nilai ganti kerugian yang akan diberikan terhadap hak-hak mereka. Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, ganti rugi