Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Atas Jual Beli Tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari- hari, dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manu sia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas ta nah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan h ampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubun gan dengan tanah. Hal ini memberikan pengertian bahwa pentingnya ta nah bagi kehidupan di mana manusia selalu berusaha untuk memiliki dan me nguasai tanah. Tanah adalah tempat pemuki man dari umat manusia disampin g sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui pert anian serta pada akhirnya tanah yang di jadikan tempat persemayaman te rakhir bagi seorang yang meninggal dunia. Salah satu hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak milik atas ta nah yang paling kuat dan terpenuh. Terkuat menunjukkan bahwa jangka wakt u hak milik tidak terbatas serta hak milik juga terdaftar dengan adan ya “tanda bukti hak” sehingga memiliki kekuatan. Terpenuhi maksudnya hak milik memberi wewenang kepada pewarisnya dalam hal peruntukannya yang tidak t erbatas. Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah ber pindah dari yang mengalihkan kepa da menerima pengalihan. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan ba hwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. Beralih maksudnya terjadi bu kan karena suatu perbuatan hukum (kesengajaan) melainkan karena peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya d iwariskan. Sedangkan “dialihkan” menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu perbuata n hukum terhadap hak milik tersebut. Salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah adala h dengan jual beli tanah. Dalam praktik jual beli ini diharapkan adanya kepastian hukum melalui balik nama sertifikat hak atas. Jual be li hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ) merupakan salah satu persyarat an untuk melakukan pendaftaran pe ralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, hal ini akan berdampak pada ke pastian hukum tentang status tanah tersebut. Dengan demikian, agar peralihan hak atas tanah dan khususnya ha k milik atas tanah tersebut dapat dilakukan secara benar, maka se orang PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah (hak milik) tersebut menyerahkan dokumen-dokumen yang di butuhkan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah ke Kant or Pertanahan. Kantor Pertanaha n selanjutnya akan menindaklanjuti melalui Standar Operasional Pr osedur (SOP) yang berlaku, sebagaimana tertulis dalam Standar Operasio nal Prosedur Pertanahan (SOPP) yang di atur dalam Perkaban No. 1 ta hun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pe raturan Pertanahan, sehingga pr oses balik nama dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah tersebut dap at beralih nama kepada pihak pembeli