PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDARAKAN PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN PARA PIHAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UUJN dalam kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peneletian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dan apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis, dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggungjawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dan Kode Etik, namun di dalam UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan bahwa pelanggaran atas sanski tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan para pihak menjadi tanggungjawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau pemalsuan dokumen tersebut bersumber dari notaris itu sendiri. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, akta jual beli, dan pemalsuan sura