PROSEDUR PENGENDALIAN, PENYIMPANAN, SERTA PERUBAHAN KARTU KELUARGA, E-KTP DAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, atau Negara. Tanpa dokumen kita akan kehilangan data - data yang diperlukan untu k kegiatan kantor/ organisasi masa yang akan datang. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pen catatan Sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen kependudukan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya untuk memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk 1 (individu & kelompok), memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya. Kartu keluarga (KK) adalah dokumen milik Pemda Provinsi se tempat. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga . Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Kelua rga dan anggota keluarganya. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kegunaan Kartu Keluarga antara lain sebagai persyaratan untuk membuat KTP dan persyara tan untuk membuat akta kelahiran. Ketika anak mendaftar sekolah juga butuh kartu kel uarga. E - KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependuduka n yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasi s pada database kependudukan nasional. Kota Padang merupakan salah satu pelaksana a n e - KTP yang baru - baru ini dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat kedepannya, yang juga secara langsung dan t id ak langsung membantu mendata jumlah penduduk kota yang belum t erdata secara statistik jumlah kependudukan. Dengan e - KTP masyarakat diwajibkan mendapatkan Kartu Keluarga yang terhitung masuk Database Kota Padang khususnya di dinas terkait ini. 2 Dengan demikian, dapat memperkecil kesalahan dalam mendata ulang warga y ang pindah atau datang tiap tahunnya. E - KTP memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya, namun sejauh itu kita perlu mengkaji kelebihan dari pelaksanaan kegiatan ini. Salah satu kelebihannya ialah tipuan atas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dapat dipers empit, kemungkinan untuk digandakan, dipalsukan bahkan dimanipulasi untuk kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara sekalipun. Begitu juga akta, sangat penting untuk dikendalikan, disimpan dan dirubah bila memang perlu dirubah. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran . keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka s emakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asa si karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak 3 (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pe rlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat univer sal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak