Prosedur Administrasi Pembuatan Kartu Keluarga dan Surat Pindah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Me nurut Undang – Undang No 23 Tahun 2006 a dministrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pel ayanan publik dan pembangunan sektor lain. K artu keluarga merupakan h al yang penting bagi masyarakat, k arena kartu keluarga bagian dari tanda atau identitas seseorang . Untuk itu masyarakat harus mengurus kartu keluarga untuk kepentinga n administrasi kependudukan. Adapun manfaat kartu keluarga s eperti pembuatan kartu ta nda penduduk, melanjutkan pendidikan , mendapatkan beasiswa, membuat paspor, ingin mendapatkan asuransi kesehatan dan membuat jaminan kesehatan maka kartu keluarga sangat dibutuhkan sebag ai data penunjang. Selain kartu keluarga, surat pindah juga harus dimiliki oleh masyarakat y ang ingin mengurus perpindahan domisili . Karena surat pindah merupakan salah satu syarat pembuatan kartu keluarga bagi masyarakat yang baru berdomisili disuatu kabupaten atau kota. Sehingga tanpa surat pindah masyarakat tidak akan bisa me ngurus kartu identitas lainnya. Surat pindah inilah yang akan menjadi d asar pembuat an kartu kependudukan lainnya. Namun masalah yang terjadi banyak masyarakat yang engga n untuk mengurus dokumen penting itu . Contohnya saja kartu keluarga, banyak masyarakat atau kepala keluarga yang belum memiliki kartu keluarga dengan alasan dalam pembuatannya masih rumit dan berbeli t dari satu meja ke meja yang lain. Selain itu juga disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat terhadap persyaratan serta prosedur dalam pembuatan kartu keluarga, yang mana ha rus ada surat pengantar dari RT dan RW setempat hingga ke K elurahan dengan mengisi berbagai formulir yang disediakan dan berakhir di K ecamatan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini cukup memakan waktu yang lama dalam proses pembuatan kartu keluarga. Oleh k arena itu banyak masyarakat yang tidak puas tehadap pelayanan publik pemerintah seperti pelayanan yang mahal, berbelit - belit, kurang ramah, dan lambat membuat masyarakat mengambil jalan cepat untuk mengurusnya. Banyak masyarakat yang lebih memilih meminta bantuan k epada pihak lain dan m e m berikan upah kepadanya . Hal inilah yang menyebabkan maraknya pungutan li ar (pungli) . P adahal p elayanan publik itu sendiri adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pemb uatan kartu k eluarga dan surat pindah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuin ya hambatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil seperti pemb uatan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, surat keterangan pindah serta tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan kegiat an magang pada K anto r Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sip il Kota Padang yang akan penulis uraikan pada tugas akhir ini dengan judul “Prosedur Administrasi Pembuatan Kartu Keluarga, dan Surat Pindah pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang