PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIUBAH SECARA SEPIHAK (Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 1003 K/PID/2015

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIUBAH SECARA SEPIHAK (Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor: 1003 K/PID/2015) (Rozi Oktri Novika, 1520122026, Program PascaSarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2017) ABSTRAK Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang untuk melakukan perubahan terhadap isi akta yang dibuatnya secara sepihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUJN. Namun, adakalanya Notaris melakukan perubahan terhadap isi akta dengan cara menghapus, menindih, dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan ini dilakukan Notaris bukan berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak. Isi dari akta yang dibuat oleh Notaris seharusnya merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Tesis ini akan merumuskan permasalahan, Pertama, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang telah diubah secara sepihak, Kedua, dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan perkara Nomor 1003 K/PID/2015, Ketiga, akibat hukum terhadap akta yang diubah secara sepihak oleh Notaris. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi dokumen, yaitu studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Pertanggungjawaban Notaris terhadap perubahan isi akta secara sepihak berupa pertanggungjawaban secara administrasi, dan pidana. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dengan menjatuhkan putusan terhadap Notaris Neni Sanitra dengan pidana penjara 1 (satu) tahun karena telah melanggar ketentuan Pasal 264 KUHP, dianggap sebagai ultimatum remedium, yaitu sebagai jalan terakhir apabila sanksi atau upaya pada cabang hukum lainnya tidak berlaku efektif. Ketiga, akibat hukum terhadap akta berupa akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Saran, Pertama, Sebaiknya perlu diperjelas kembali dalam UUJN mengenai kategori larangan perubahan akta seperti apa yang dapat dijatuhkan sanksi pidana, agar memberikan kepastian hukum untuk Notaris. Kedua, Sebaiknya Notaris lebih memahami kewenangannya sebagai pejabat publik dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam menjalankan jabatannya mengenai pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris dapat terlepas dari ancaman tindakan pemalsuan surat autentik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris – Akt