PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT AMP PLANTATION

ABSTRAK Perjanjian kerja merupakan awal dari adanya hubungan kerja antara pemberi kerja/ pengusaha dengan pekerja/ buruh. Pada saat ini, banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), salah satunya adalah PT AMP Plantation. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, banyak orang yang mau bekerja sebagai pekerja PKWT. Akan tetapi dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap pekerja/ buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja PKWT pada PT AMP Plantation oleh peraturan perundang-undangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT berikut cara menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: pertama, PT AMP Plantation telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT, namun perjanjian kerja antara pekerja PKWT dengan PT AMP Plantation belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat penyimpangan antara apa yang tertulis di dalam perjanjian kerja dengan apa yang ada di lapangan, pembaharuan PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan, para pekerja PKWT tidak menerima surat perintah tertulis dari pengusaha untuk melakukan kerja lembur, tidak diberikannya makanan dan minuman bagi pekerja yang melakukan kerja lembur, serta tidak jelasnya jaminan sosial yang diterima oleh pekerja PKWT. Kedua, kendala- kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT adalah sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan tentang PKWT secara tertulis belum ada. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Agam adalah pengawasan yang sering tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan dana, kendaraan operasional dan jumlah pengawas. Adapun solusinya adalah PT AMP Plantation seharusnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya dan mendapatkan sosialisai dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Agam. Sedangkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Agam seharusnya meningkatkan pengawasan tenaga kerja