Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Australia menurut Hukum Perjanjian Internasional (Studi Kasus Adrian Kiki Ariawan)

Salah satu kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan, terpidana kasus korupsi yang melarikan diri ke Australia. Dengan tindak pidana korupsi canggih, terorganisir dan transnasional banyak pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk memerangi kerjasama diperlukan antara negara-negara dalam bentuk ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi akan memfasilitasi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Berdasarkan pernyataan di atas adalah tujuan pertama penelitian ini, untuk menyelidiki pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia, kedua, untuk mengetahui proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan yang memakan waktu lama dan panjang. Dari hasil penelitian, ada dua isu utama yang bisa disimpulkan. Pertama, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia meratifikasi undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang ratifikasi ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Ekstradisi diperlukan dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat, dalam rangka untuk menegakkan citra dan kewibawaan hukum yang inti keadilan dan kebenaran. Kedua, proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan pada dasarnya baik Indonesia dan Australia telah melakukan perjanjian ekstradisi sesuai dengan aturan masing-masing negara. Indonesia secara resmi telah meminta ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dan Australia telah merespon dengan baik. Khususnya Indonesia sebagai negara yang meminta harus mengikuti prosedur atau aturan yang sudah ada di Australia. Australia melaksanakan ekstradisi terhadap orang yang meminta kesempatan untuk melakukan banding. Kata kunci: Perjanjian, Korupsi , Ekstradis