KEWENANGAN DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)

Pelaksanaan wujud demokrasi di Indonesia khususnya di Daerah melalui pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilkada merupakan bentuk implementasi demokrasi yang mutlak dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan asas demokrasi dengan menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi yang ada. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan sebagai titik awal perubahan besar pada sistem demokrasi pemerintahan negara Indonesia, dimana untuk pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah diikuti oleh peserta pemilihan dengan mendaftarkan pasangan calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Untuk pendaftaran pasangan calon hasil rekrutmen oleh gabungan Partai Politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten disertai surat keputusan masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan terhadap proses rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing DPD Partai Politik Kabupaten terlihat mempunyai mekanisme yang berbeda-beda. Disamping itu hasil rekrutmen yang mendapat persetujuan dari DPP juga tidak sama dengan hasil penjaringan oleh DPD Partai Politik Kabupaten. Penelitian ini hendak meneliti bagaimana proses rekrutmen dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing DPD Partai Politik di Daerah dengan menggunakan metode secara yuridis sosiologis. Proses rekrutmen politik untuk penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh masing-masing DPD Partai Politik belum mempunyai pedoman atau petunjuk teknis secara jelas, tetapi hanya melaksanakan edaran atau perintah lisan dari masing-masing DPW maupun DPP, sehingga masing-masing DPD Partai Politik menggunakan mekanisme yang berbeda-beda pula. Kewenaagan DPD Partai Politik Kabupaten terlihat hanya sebatas melaksanakan proses penjaringan dan menyampaikan laporan hasil penjaringan ke DPW, sementara proses oleh DPW untuk mendapat persetujuan dari DPP, DPD Partai Politik Kabupaten tidak dilibatkan atau tidak mempunyai kewenangan dalam proses tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan hanya DPD Partai Nasdem yang memuat ketentuan dalam ART untuk menyaring dan menyeleksi nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga dapat dikatakan secara tegas mempunyai kewenangan untuk melakukan proses rekrutmen. Untuk kelancaran dan kepastian hukum terhadap hasil pekerjaan tentu perlu kiranya DPP menyiapkan pedoman terhadap proses rekrutmen. Berkaitan dengan semangat otonomi daerah yang bersifat disentralisasi, maka perlu pengkajian terhadap regulasi tentang Partai Politik berkaitan kewenangan yang diberikan kepada DPD Partai Politik Daerah dalam proses rekrutmen politik. Kata kunci : pemilihan, partai politik, rekrutmen, kewenangan, bakal calon